Peranan dan Jenis Lembaga Keuangan

Peranan Lembaga Keuangan

1.     Pengalihan aset (asset transmutation)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (lenders) kepada unit deficit (borrowers).

2.     Transaksi (transaction)

Transaksi keuangan selalu diperlukan baik secara langsung dalam jual-beli barang jadi, maupun dalam transaksi jual beli bahan mentah dan setengah jadi dalam proses produksi.

3.     Likuiditas (liquidity)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas.

4.     Efisiensi (efficiency)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini mereka hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Jenis-jenis Lembaga Keuangan

Bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai ‘badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak’.

1.     Dilihat dari Segi Fungsinya

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, bank pasar, dan lain-lain. Setelah Undang-Undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

a.     Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b.     Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.     Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

a.     Bank milih pemerintah

Di mana baik ante pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh bank milik pemerintah antara lain:

·       Bank Negara Indonesia 46 (BNI)

·       Bank Rakyat Indonesia (BRI)

·       Bank Tabungan Negara (BTN)

b.     Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, sehingga pembagian keuntungannya untuk swasta pula.

Contoh bank milik swasta antara lain:

·       Bank Muamalat

·       Bank Central Asia

·       Bank Bumi Putra

·       Bank Danamon

·       Bank Niaga

c.     Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

·       Bank Umum Koperasi Indonesia

d.     Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

Contoh bank asing antara lain:

·       ABN AMRO Bank

·       Bank of America

·       Bank of Tokyo

·       City Bank

·       European Asian Bank

e.     Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh bank campuran antara lain:

·       Bank Merincorp

·       Bank Sakura Swadarma

·       Ing Bank

·       Inter Pacifik Bank

·       Bank PDFCI

3.     Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Kedudukan atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.

a.     Bank devisa

Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b.     Bank non devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4.     Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jika dilihat dari segi atau caranya dalam menetukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.

a.     Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b.     Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.