Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah berfungis untuk mengurangi dampak kegagalan mekanisme pasar dan memperbaiki pengaturan kegiatan ekonomi. Kebijakan Ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga bentuk ;

1.       Membuat dan melaksanakan peraturan atau Undang-undang

2.       Secara langsung melakukan beberapa kegiatan Ekonomi (membuat perusahaan)

3.       Melakukan kebijakan fiskal dan moneter

     Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang dalam perekonomian. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Di dalam perekonomian kedua kebijakan ini digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujaun, yaitu:

a.       Untuk mengatasi masalah-masalah pokok makro ekonomi yang timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga-harga dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan.

b.       Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi digunakan dan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efesien.

c.       Untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak seimbang yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan ekonominya terutama diatur oleh sistem pasar bebas.

Peran dan fungsi pemerintah dalam Perkonomian

     
         Dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan interaksi permintaan dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer ( bukan subtitusi ) dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi ( rumah tangga pemerintah ), memliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai Stabilisasi, alokasi dan distribusi.  Adapaun penjelasan fungsinya sebagai berikut :

1)    Fungsi Stabilisasi, pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

2)      Fungsi Alokasi, pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

3)      Fungsi Distribusi, pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

      Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut :

a)       Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagaln pasar (market failure) Seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

b)      Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih pening karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjami efisiensi, pemertaan dan stabilitas ekonommi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

    Kegagalan pasar adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokaasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

   Negara atau pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik serta barang dan jasa privat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a.    Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barand dan jasa publik yaitu jalan raya, fasilitas kesehatan, penerangan, transportasi. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehinga masyarakat dapat lebih cepat dan lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.

b.       Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang di produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari pengguna oleh orang lain. Contoh: pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan pengguna barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang ini umunya diupayakan sendiri oleh masing-masing orang.

    Selain itu, pemerintah memiliki peran penting baik secara langsung dan tidak langsung didalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna.

    Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka membuangnya kesungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik akan semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan kepada tersebut, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk mendanai kerugian-kerugian yang lain.

    Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan perekonomian supaya menanggulangi kegagalan pasar sehingga tidak adanya eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.